8 Pemerintahan Terbuka dan Peran Mediator Dinamika Kawasan: Studi Komparasi Struktur dan Implementasi Legislasi
Rp 0
Gagasan hak atas informasi melahirkan konsep pemerintahan terbuka dan masyarakat terbuka, di mana transparansi pemerintah bertemu dengan partisipasi aktif warga. Pertanyaan kunci adalah bagaimana dukungan pemerintah terhadap lembaga keterbukaan informasi berkorelasi dengan agenda keterbukaan di masyarakat sipil.
Dukungan pemerintah bisa berdampak positif, memicu inisiatif masyarakat dan partisipasi publik yang mengarah pada kemakmuran. Namun, ada pula korelasi negatif, di mana dukungan tersebut justru melemahkan daya kritis masyarakat terhadap kesenjangan.
Tulisan ini menggunakan kajian perbandingan untuk menelusuri hubungan antara visi pemerintahan terbuka dengan kapasitas mediator suatu negara. Pemerintahan terbuka adalah evolusi tata kelola demokratis yang telah mengatasi konflik. Negara-negara ini diharapkan dapat menyumbang pengalaman mediasi.
Penulis. H. Arya Sandiyudha, PhD
Buku ini menganalisis delapan negara (Aljazair, Australia, Azerbaijan, Belgia, India, Kanada, Qatar, Turki) yang berbeda latar belakang namun memiliki kesamaan dalam praktik pemerintahan terbuka dan peran mediasi mereka dalam ketegangan regional. Ini bertujuan memicu diskusi tentang bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik meningkatkan daya tawar diplomasi suatu negara sebagai mediator global.
Dukungan pemerintah bisa berdampak positif, memicu inisiatif masyarakat dan partisipasi publik yang mengarah pada kemakmuran. Namun, ada pula korelasi negatif, di mana dukungan tersebut justru melemahkan daya kritis masyarakat terhadap kesenjangan.
Tulisan ini menggunakan kajian perbandingan untuk menelusuri hubungan antara visi pemerintahan terbuka dengan kapasitas mediator suatu negara. Pemerintahan terbuka adalah evolusi tata kelola demokratis yang telah mengatasi konflik. Negara-negara ini diharapkan dapat menyumbang pengalaman mediasi.
Penulis. H. Arya Sandiyudha, PhD
Buku ini menganalisis delapan negara (Aljazair, Australia, Azerbaijan, Belgia, India, Kanada, Qatar, Turki) yang berbeda latar belakang namun memiliki kesamaan dalam praktik pemerintahan terbuka dan peran mediasi mereka dalam ketegangan regional. Ini bertujuan memicu diskusi tentang bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik meningkatkan daya tawar diplomasi suatu negara sebagai mediator global.
Ketika gagasan mengenai hak atas informasi bagi warga negara di gulirkan, berkembanglah konsep mengenai open government dan open society, karena hak informasi negara hanya bisa terwujud apabila pemerintahan melayani secara terbuka yang di sambut oleh masyarakat informasi yang aktif. Keingintahuan pada korelasi antara dukungan pemerintah terhadap lembaga yang menangani keterbukaan informasi publik dengan berjalannya agenda keterbukaan informasi di ranah masyarakat sipil menjadi pertanyaan yang terus dinamis.
Ada pemerintahan yang mendukung lembaga yang berfokus keterbukaan informasi publik dengan anggaran besar kemudian memberikan dampak korelasi positif seperti inisiatif, swadaya masyarakat, dan pengembangan kewirausahaan yang berdampak pada kemakmuran masyarakat dan wilayah tersebut, karena adanya partisipasi publik yang tinggi dalam agenda pemerintahan. Adapula korelasi negatif antara dukungan pemerintah terhadap lembaga yang bertugas dalam agenda keterbukaan informasi publik, namun malah melemahkan daya kritis masyarakat sipil dalam memandang kesenjangan sosial dan ekonomi yang diakibatkan program pemerintah yang tersumbat ruang dialektika dengan masyarakat di wilayahnya.
Ragam temuan mengenai korelasi antara variabel akan mudah ditemukan melalui kajian perbandingan terhadap beberapa subjek atau objek. Dalam bingkai kajian perbandingan inilah tulisan ini berupaya menelusuri bagaimana korelasi antara visi-etik dan praksis pemerintahan terbuka dengan kapabilitas mediator sebuah negara bangsa dalam menghadapi dinamika di kawasan atau lingkungan strategis mereka.
Pemerintahan terbuka adalah manifesto gagasan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang jadi tanda evolusi paling mutakhir tata kelola pemerintahan demokratik. Tiap pemerintah terbuka telah memiliki rekam jejak menaggulangi carut-marut tata kelola yang sebagiannya di pengaruhi konflik inter atau antar negara, maka ketika di kawasan dan dunia terjadi ketegangan maka seyogyanya negara yang telah melampaui jejak itu dapat menyumbang pelajaran atau bertindak dengan bekal pengetahuan dan pengalaman mereka di fase evolutif sebelumnya.
Buku ini memberikan kesempatan kepada pembaca untuk menemukan korelasi antara pemerintahan terbuka dan peran mediator negara bangsa terhadap dinamika di kawasan. Ada delapan negara bangsa lintas benua, beda sistem pemerintahan, yang akan di lihat keterlibatannya dalam memediasi ketegangan dan gempa politik di kawasan masing – masing yaitu Aljazair, Australia, Azerbaijan, Belgia, India, Kanada, Qatar, dan Turki
Konfigurasi dan latar belakang negara yang sangat berbeda satu sama lain itu menjadi aspek diferensiasi dari kajian dari buku ini. Akan tetapi terdapat similarity atau kesamaan dari semua negara yang tersaji tersebut yaitu dalam praktek pemerintahan terbuka atau proses menuju sana, serta besarnya peran masing-masing dalam mediasi ketegangan konflik dikawasan atau dunia. Setiap ulasan tentunya bukan merupakan penutup atau simpulan diskursus, melainkan pembuka dan pematik diskursus soal bagaimana baik dan kemasnya tata kelola pemerintahan sebuah negara bangsa mempengaruhi tingginya daya tawar diplomasi negara bangsa tersebut sebagai mediator pada momen-momen krusial dikawasan dan dunia.
Ada pemerintahan yang mendukung lembaga yang berfokus keterbukaan informasi publik dengan anggaran besar kemudian memberikan dampak korelasi positif seperti inisiatif, swadaya masyarakat, dan pengembangan kewirausahaan yang berdampak pada kemakmuran masyarakat dan wilayah tersebut, karena adanya partisipasi publik yang tinggi dalam agenda pemerintahan. Adapula korelasi negatif antara dukungan pemerintah terhadap lembaga yang bertugas dalam agenda keterbukaan informasi publik, namun malah melemahkan daya kritis masyarakat sipil dalam memandang kesenjangan sosial dan ekonomi yang diakibatkan program pemerintah yang tersumbat ruang dialektika dengan masyarakat di wilayahnya.
Ragam temuan mengenai korelasi antara variabel akan mudah ditemukan melalui kajian perbandingan terhadap beberapa subjek atau objek. Dalam bingkai kajian perbandingan inilah tulisan ini berupaya menelusuri bagaimana korelasi antara visi-etik dan praksis pemerintahan terbuka dengan kapabilitas mediator sebuah negara bangsa dalam menghadapi dinamika di kawasan atau lingkungan strategis mereka.
Pemerintahan terbuka adalah manifesto gagasan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang jadi tanda evolusi paling mutakhir tata kelola pemerintahan demokratik. Tiap pemerintah terbuka telah memiliki rekam jejak menaggulangi carut-marut tata kelola yang sebagiannya di pengaruhi konflik inter atau antar negara, maka ketika di kawasan dan dunia terjadi ketegangan maka seyogyanya negara yang telah melampaui jejak itu dapat menyumbang pelajaran atau bertindak dengan bekal pengetahuan dan pengalaman mereka di fase evolutif sebelumnya.
Buku ini memberikan kesempatan kepada pembaca untuk menemukan korelasi antara pemerintahan terbuka dan peran mediator negara bangsa terhadap dinamika di kawasan. Ada delapan negara bangsa lintas benua, beda sistem pemerintahan, yang akan di lihat keterlibatannya dalam memediasi ketegangan dan gempa politik di kawasan masing – masing yaitu Aljazair, Australia, Azerbaijan, Belgia, India, Kanada, Qatar, dan Turki
Konfigurasi dan latar belakang negara yang sangat berbeda satu sama lain itu menjadi aspek diferensiasi dari kajian dari buku ini. Akan tetapi terdapat similarity atau kesamaan dari semua negara yang tersaji tersebut yaitu dalam praktek pemerintahan terbuka atau proses menuju sana, serta besarnya peran masing-masing dalam mediasi ketegangan konflik dikawasan atau dunia. Setiap ulasan tentunya bukan merupakan penutup atau simpulan diskursus, melainkan pembuka dan pematik diskursus soal bagaimana baik dan kemasnya tata kelola pemerintahan sebuah negara bangsa mempengaruhi tingginya daya tawar diplomasi negara bangsa tersebut sebagai mediator pada momen-momen krusial dikawasan dan dunia.
Diskusi